MATANGKAN DULU JATINANGOR LALU IIP REGIONAL

Pemerintah ada baiknya mematangkan dulu berbagai permasalahan di IPDN Jatinangaor, baru membuat IIP Regional. Dalam IPDN jatinangor saja sendiri belum matang apalagi, ingin mengembangkan regional, hal ini hanya merupakan sebuah jalan pelarian karena tidak mampu memperbaiki IPDN.
Apakah Petinggi Departemen Dalam Negeri sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya di IPDN ataukah menutup mata akan apa yang terjadi di sana. Perhatikan saja gambar-gambar di bawah ini yang diambil pada akhir Desember 2008 dan Awal januari 2008.
Gambar-gambar tersebut merupakan saksi bisu terhadap Manajemen yang salah kaprah pada IPDN. Bagaimana Para Praja/Mahasiswa IPDN dapat berpikir sehat bila lingkungan tempat tinggalnya seperti hutan belantara dan rumah hantu, yang terlihat seperti tidak pernah ditempati.
Sillahkan lihat gambar pada link berikut: MATANGKAN DULU JATINANGOR LALU IIP REGIONAL

Praja IPDN Menata Masa Depan

Capacity Building Reinventing Pendidikan, Pemerintahan dan Agama Bagi Kader Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebagai wahana pembekalan bagi aktivis bintal ROHIS IPDN angkatan 19 yang akan menapaki dakwah IPDN regional. Jumlah aktivis bintal ROHIS yang banyak merupakan suatu kekuatan apabila dapat dimanage dengan baik. Namun apabila tidak dapat dimanage dengan baik justru akan menjadi kelemahan.

Sukses tidaknya berdakwah pada IPDN regional selain ditentukan oleh kapabilitas SDM yang ada juga ditunjang dengan manajemen kaderisasi dan sinergi dengan jejaring yang ada.

Melalui Capacity Building Reinventing Pendidikan, Pemerintahan dan Agama Bagi Kader Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, HRD Jamil Centre mencoba mengadvokasi pola pembinaan mental spiritual terkait dakwah IPDN regional.

Seiring kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan adversity quotient pola pendekatan yang humanis dengan mengedepankan sisi spiritual yang bersifat universal boleh jadi adalah bagian dari sebuah jalan menuju sebuah kesuksesan.

Sebuah kesuksesan ataupun keberhasilan tak pernah lepas dari sebuah ihtiyar panjang yang dilakukan oleh individu-individu dalam menjalankan misi kehidupannya.

Puncak dari eksistensi hidup manusia sebagaimana yang telah diamanahkan kepada manusia adalah wujud beribadah hanya kepada ALLOH yang secara vertikal dan horisontal pola hubungan tersebut membingkai manusia sebagai insan kamil.

taken from yayasan jamil

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto Kamis (16/10) kemarin, melantik Ngadisah sebagai rektor baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggantikan Johanis Kaloh. Dalam sambutan pelantikan Mendagri meminta rektor yang baru membenahi IPDN sehingga mampu menampilkan citra yang baik. Mendagri juga menegaskan akan membangun IPDN di 4 daerah lainnya pada tahun 2009.

Pelantikan rektor baru IPDN oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berlangsung di Kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ngadisah yang dilantik sebagai rektor baru IPDN menggantikan Johanis Kaloh adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri. Ngadisah sebelumnya menjabat Rektor IIP Jakarta.

Sebagai saksi dalam pelantikan tersebut ialah Sekjen Depdagri Diah Anggraeni dan Irjen Depdagri Semanwijoyo. Turut hadir pula tamu undangan dari eselon I Depdagri Bupati Kabupaten Sumedang serta pejabat IPDN. Hadir pula mantan Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi dan Plt Rektor IPDN Johanis Kaloh.

Dalam sambutannya Mendagri meminta rektor baru melakukan langkah nyata untuk membenahi IPDN hingga mampu menghapus citra buruk IPDN. Mendagri juga mengatakan, Kampus IPDN mulai awal tahun 2009 terbagi di 5 daerah di Indonesia selain di kampus Jatinangor.

"Acara ini merupakan tindak lanjut dari Kepres 2008 tentang pengangkatan rektor IPDN. Sehingga pelaksanaannya terkait dengan implementasi aspek dan status IPDN. Ia menjelaskan, aspek dan status IPDN harus mengacu pada undang-undang sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan norma dan kepamongprajaan. Untuk itu, faktor penunjang kegiatan belajar mengajar, terutama sarana penunjang, seperti perpustakaan dan fasilitas akomodasi harus dipersiapkan secara menyeluruh untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Peningkatan itu, menurut Mendagri, juga harus ditunjang dengan struktur organisasi IPDN yang efektif, efisien, rasional, sesuai perkembangan pendidikan global.

"Pengelolaan IPDN baik pengajarnya, pengasuh maupun praja dalam setiap angkatan harus seimbang sehingga menghasilkan kualitas tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, jelas Mardiyanto, pengembangan lembaga IPDN dapat diselesaikan. Termasuk, peraturan Kepres 87/2008 tentang STPDN ke dalam IPDN, sehingga dapat menjadikan citra yang positif kepada pamong yang berkualitas.

Selain itu, lanjutnya, eksistensi pengembangan IPDN dapat menjadi sarana pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia. "Sehingga dapat menjadi institusi negara yang berkepribadian tinggi seperti TNI, Militer, AU, AD, Akpol," ucapnya.

Ia juga mengatakan, dalam kepemimpinan rektor yang baru, pihaknya berharap semua praja dapat ikut menjaga sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya yang positif. "Budaya kekerasan harus dihilangkan karena tidak diperlukan lagi dalam sistem pendidikan sekarang ini. Tunjukan kepada masyarakat sesuai dengan sikap keteladanan akademis," kata Mendagri.

Dengan demikian, katanya, segala hubungan antara pengajar dan praja dapat ditingkatkan di dalam proses belajar mengajar sehingga menciptakan situasi yang baik, tertib dan aman. Sebab, hubungan baik dapat dibina dengan menghindari segala bentuk tindakan yang tidak terpuji.

Mendagri berharap proses pendidikan yang cukup lama (empat tahun) itu, dapat mendidik para praja sehingga dapat bekerja sebagai pamong praja di dalam masyarakat dengan baik.

"Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada praja selama ini dapat menciptakan kepribadian yang baik dan berada di jalan yang benar untuk memajukan nusa dan bangsa," katanya

Ke depannya, saya berharap imej IPDN ini harus lebih baik lagi. Serta juga, siap mencetak para pamong-pamong yang profesional untuk menjalankan tugasnya nanti di lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia," ujar Mendagri.

Prosesi pelantikan sendiri menurut sumber di protokoler IPDN, akan di bagi menjadi dua yakni sertijab resmi yang dipimpin oleh Mendagri di lantai dua ruang Viyata Praja, serta upacara sertijab dihadapan para praja IPDN dengan penyerahan pataka IPDN kepada pejabat baru rektor.

Penjagaan di sekitar komplek IPDN Jatinangor dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Sumedang. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan serta aksi demo yang menurut sumber akan menghiasi jalannya serah terima jababatan rektor IPDN ini.

PENUTUPAN DIKSARMENDIS

Pada hari rabu tanggal 24 September 2008, pukul 09.00 wib sampai dengan 10.30 wib di lapangan parade telah dilaksanakan penutupan kegiatan Diksarmendis. Kegiatan Diksarmendis dilaksanakan di Rindam III Siliwangi selama 20 hari.

INU BER-ULAH LAGI

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali lagi menggeliat, Dosen Fenomenal Inu Kencana, Selasa (22/04/09) siang melaporkan dugaan korupsi pembangunan Wisma Praja IPDN senilai 35 milyar rupiah lebih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ia berharap ada penanganan serius atas masalah di tubuh sekolah tinggi pendidikan kedinasan yang melahirkan pejabat pemerintah tersebut.

Inu Kencana tiba di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.00 WIB untuk melaporkan adanya dugaan korupsi pembangunan Wisma Praja senilai 35 milyar rupiah lebih tahun anggaran 2007. Inu membawa satu buku berisi tentang data pembangunan Wisma Praja.

Dosen yang pernah membongkar kasus kematian praja di Kampus IPDN ini menyatakan, laporan ini membuktikan kembali bahwa masih terdapat sejumlah kasus yang harus dibenahi di IPDN.

Pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Rektor IPDN, Johanis Kaloh, akan melaporkan Inu Kencana ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) lantaran dinilai telah mencemarkan nama baik.

Selain itu, IPDN akan menggugat Inu senilai Rp35 miliar, dan dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Senat untuk menentukan nasib Inu di IPDN.

"Hingga Selasa ini, Inu masih tercatat sebagai dosen di IPDN, namun karena ulahnya yang telah beberapa kali mencemarkan nama baik IPDN, kami akan mengambil sikap untuk menentukan keberadaan Inu di IPDN dengan menggelar rapat Senat," kata Kaloh kepada pers di Bandung, Selasa sore.

Dengan kejadian ini, kata Kaloh, pihaknya tentu akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Inu termasuk kelaporkannya ke Depdagri untuk segera ditindak lanjuti atas ulahnya tersebut.

"Karena setiap prilaku civitas akademikan IPDN harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk apa yang dilaporkan Inu ke KPK harus dipertanggungjawabkan, kalau tidak bisa tentu itu namanya pencemaran dan pelanggaran administratif," katanya.

* dari bebagai sumber
news.indosiar
liputan6
antara

IPDN MENERIMA CALON PRAJA BARU 2008

Jakarta (ANTARA News) - Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai pengganti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dijadwalkan akan mulai membuka proses penerimaan calon praja pada Juli 2008.

"Juli 2008, diusulkan rekrutmen akan dilakukan," kata Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Diah Anggraeni seusai acara Temu Nasional Pamong Tahun 2007 di Jakarta, Jumat malam.

Diah mengatakan, seluruh proses rekrutmen, tes, hingga kurikulum akan terpusat di Jatinangor, untuk kemudian akan disesuaikan dengan penempatan ke daerah (regional) yang dinilai telah siap.

"Kita nanti akan lihat sarana dan prasarana di daerah. Apakah mereka sudah siap atau belum," katanya.

Ia menegaskan, pengalihan atau penempatan praja didasarkan pada kesiapan daerah baik dari segi sarana dan prasarana serta kesiapan pengajar dan infrastruktur regional.

Selama menunggu daerah siap, maka penerimaan praja dilakukan di IIP Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat yang sebelumnya bernama kampus IPDN.

Perubahan IPDN menjadi IIP merupakan gabungan opsi pertama dan kedua yang pernah dihadapkan pada IPDN. Opsi pertama, kampus Jatinangor tetap berfungsi sebagai tempat mendidik pamongpraja, sedangkan opsi ke dua adalah beberapa daerah juga akan menyelenggarakan pendidikan serupa.

IIP akan ada lima daerah, yakni Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat), serta Bukittinggi (Sumatera Barat).

Sebelumnya Rektor IPDN Johanis Kaloh menjelaskan bahwa sudah ada tim khusus bernama Tim Implementasi Pembenahan Pendidikan Kader pemerintahan untuk menghadapi rekrutmen praja tahun 2008 yang pembentukannya didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 890.05-506 tertanggal 9 November 2007.

Tim terdiri atas pembina (Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi ), penasehat (Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Paskah Suzetta ).

Kemudian pengarah yang terdiri atas Kepala Badan Kepegawaian Negara, Inspektur Jenderal Depdagri, Dirjen Otda Depdagri, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Dirjen Kesbangpol Depdagri, Dirjen BAKD Depdagri, Dirjen Anggaran Depkeu, Deputi Kelembagaan Kementerian PAN, dan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN.

Selaku Penanggung jawab adalah Sekjen Depdagri dan wakil penanggung jawab Kepala Badan Diklat Depdagri serta Rektor IPDN.

Tugas tim di antaranya, mempersiapkan upaya-upaya pembenahan IPDN, termasuk menyiapkan IPDN regional yang akan berganti nama menjadi IIP.

Tugas lain, mempersiapkan sistem pendidikan, penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, penyiapan sarana, prasarana, anggaran, penyiapan urusan administrasi dan keuangan, serta menyiapkan prosedur dan proses penerimaan calon praja tahun 2008. (*)

Syarat-syarat Pendaftaran IPDN

1. Foto Kopi STTB SMU/MA dan Foto Kopi NEM/NUAN/STK SMU/MA dengan nilai rata-rata 6,50 dan dilegalisir Pejabat Berwenang.
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat, tidak cacat jasmani/rohani, tidak bertato/bekas tato dan tidak buta warna. Jika memakai kacamata ukuran maksimal plus/minus 1,0.
4. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/Kawin/Hamil/Melahirkan dari Kepala Desa.
6. Surat Pernyataan sanggup tidak menikah/kawin selama pendidikan.
7. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan apabila mengundurkan diri atau DO.
8. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di STPDN/IPDN.
9. Pas Foto Hitam Putih menghadap ke muka dan tidak memakai kacamata ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar.
10. Daftar Riwayat Hidup.
11. Surat Pernyataan Sanggup Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia.
12. Surat Izin Orang Tua untuk mengikuti pendidikan.
13. Surat Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning).

Untuk waktu pendaftarannya belum ditentukan, masih menanti Keputusan Menteri Dalam Negeri

OJEK JATINANGOR DAN WENDY BUDIMAN

KEMARIN DEMO PRAJA DAN IPDN,
HARI INI CARI MUATAN DI IPDN

bila beberapa hari yang lalu, Ojek Jatinangor melakukan demo di kampus IPDN, mereka demo setelah kejadian tewasnya Wendy Budiman di JaTos.
Isue yang dikembangkan media bahwa Seorang tukang Ojek tewas di keroyok oleh Praja IPDN.
tapi tidak memberitakan hal yang sebenarnya terjadi yang baru terkuat sekarang:

Yang tewas tersebut memang profesinya tukang ojek sehari-hari, tapi pada waktu malam itu Wendy Budiman bukan seorang tukang ojek tetapi seorang preman yang mabuk.
"Enam pemuda ini dalam keadaan mabuk dan salah seorang pemuda melakukan pelecehan terhadap salah seorang purna praja perempuan di dalam lift," ungkap Aris. (http://www.antara.co.id/catidx/?ch=NAS (24/07/07 18:46)

Liputan6.com, Sumedang. Tiga dari empat praja senior Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjelaskan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan Wendi Budiman meninggal dunia. Mereka mengungkapkan, Wendi budiman bersama teman-temannya sempat mengeroyok seorang praja pria saat hendak main biliar di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jatinangor, Sumedang. Demikian pengakuan mereka kepada sejumlah wartawan di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/7)

Wendi dan kelompoknya yang menyulut perkelahian dengan menganiaya praja di dalam lift

Sejumlah praja itu menjelaskan, mereka bertemu korban dan teman-temannya saat dalam lift. Di dalam lift itu mereka melihat Wendi dan kelompoknya menunjukkan gelagat buruk. Gondo, seorang praja mengaku tengkuknya disundut rokok. Ini lantaran kelompok Wendi tersinggung sewaktu praja wanita menghindar dari mereka. Gondo bahkan dikeroyok sebelum berteriak dan melarikan diri. “Saya lari dan dihajar terus tanpa bisa melakukan perlawanan,” ucap Gondo. Sedangkan dua praja wanita mengaku tak merasa dilecehkan, tapi hanya menghindar ketika kelompok Wendi mendekati mereka. “Memang ada ejekan, tapi tidak [begitu] jelas,” ungkap seorang praja wanita.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

WEndy meninggal karena ketidak pedulian
Bila Wendy meninggal setelah dibiarkan selama 10 jam rekan dan keluarga karena tidak dipedulikan untuk ke Rumah Sakit atau dokter pada saat setelah kejadian baru dibawa ke rumah sakit setelah Besok pada pukul 10.00 wib pagi.
Keduanya saat dilepas masih mampu berdiri dan berjalan sampai ke bawah, tetapi Minggu (23/7) sore Wendy meninggal di RSSH Bandung.(http://www.antara.co.id/catidx/?ch=NAS (24/07/07 18:46)

PARA DEMONSTRAN KURANG LOYAL

setelah berdemo malah mencari rejeki di lahan IPDN jatinangor, yah namanya juga tukang ojek khan hanya cari makan (jangan2 demo pun karena di beri makan gratis?). Ini pun mungkin setelah mereka mengetahui kejadian yang sebenarnya, sehingga mereka melupakan kejadian demo sebelumnya. sehingga setelah acara wisuda dan pengukuhan di IPDN mereka malah menjadikan Praja sebagai penumpang. Kalau mereka memang berdemo karena hati nurani dan peduli dengan wendy, mana mau mereka malah mencari makan di wilayah IPDN yang mereka hujat dan benci beberapa hari sebelumnya. Mana solidaritas sebelumnya?.